KEPALA SUBSEKSI PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS
NIHIL
…………………………. / ……(….)
NIP. ……………………………………
Subseksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi pra penunutan pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.
Subseksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :
- Penyiap bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapn hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan , pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
- Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- Penyiap pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya dan;
- Pelaksanaan pemantauan, evalusi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.
Subseksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pengawasan terhadap pelaksanaan pemindaan bersyarat,putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri.
Subseksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan kebijakan dibidang tindak pidana khusus di Cabang Kejaksaan Negeri;
- Pelaksanaan penegakan hukum dibidang tindak pidana khusus di Cabang Kejaksaan Negeri;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Cabang Kejaksaan Negeri;
- Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Cabang Kejaksaan Negeri dan;
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidng tindak pidana khusus di Cabang Kejaksaan Negeri.

